Akankah Proyek Kereta Api Jakarta-Bandung Cepat Selesai? | Tren.co.id

Akankah Proyek Kereta Api Jakarta-Bandung Cepat Selesai? | Tren.co.id

Tren.co.id – Sepekan Presiden Republik Indonesia memulai tahapan awal proyek yang langka di Indoensia yaitu pencanangan kereta api cepat Jakarta-Bandung.  Dengan gembira, bahwa  Joko Widodo  menyatakan bahwa proyek tersebut merupakan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Republik Tiongkok. Secara yakin beliau mengatakan juga bahwa dengan adanya proyek kereta api cepat Indonesia akan menjadi pemenang di tengah era persaingan global yang sangat kompetitif.

Tapi sepertinya proyek kereta api cepat ini terganjal dengan perizinan yang belum dimiliki oleh perusahaan pengembangan proyek kereta api  cepat yaitu PT. Kereta Api Cepat China (PT.KCIC).

Menurut Direktur Jenderal Perkeretapian Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa izin pembangunan tidak akan keluar apabila izin usaha tidak keluar, sehingga beliau belum bisa mengeluarkan izin untuk pembangunan, itu pentingnya. Ketentuan izinnya pernah diedarkan ketika adanya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahuin 2013, bahwa yang namanya izin pembangunan perkeretaapian bisa diberikan setelah adanya izin usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum sudah didapatkan. Detailnya bahwa ada persyaratan yang harus dipenuhi apabila mendapatkan izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian, diantaranya adalah:

  • Sudah mendapatkan izin trase
  • Badan usahanya telah ditetapkan oleh badan usaha penyelenggara prasarana kereta api.
  • Memiliki rancangan teknis.
  • Sudah menekan perjanjian penyelenggaraan prasarana kereta (konsesi)

Setelah mendapatkan izin usaha tersebut maka usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian, barulah badan usaha bisa mengajukan izin pembangunan.

Dalam hal transportasi perkeretaapian, nampaknya pemerintah selama ini belum bisa responsive untuk melakukan penyesuaian aturan sehingga perizinan mengenai proyek Kereta Api cepat menjadi semakin berlarut-larut, padahal pemerintah sudah jauh-jauh hari sudah mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 107 Tahun 2015, seharusnyalah semua aturan-aturan ke tingkat bawahnya segera menyesuaikan.