Bayangkan Jakarta, Surabaya, Bandung, dll Tanpa ada Asap Knalpot Kendaraan & Pabrik ?

Bayangkan Jakarta, Surabaya, Bandung, dll Tanpa ada Asap Knalpot Kendaraan & Pabrik ?

Bayangkan Jakarta, Surabaya, Bandung, dll Tanpa ada Asap Knalpot Kendaraan & Pabrik ?

Andai semua komponen bangsa mendukung proyek mobil listrik nasional, insya Allah dalam 10 -15 tahun kedepan polusi asap knalpot kendaraan di perkotaan bisa turun hingga 90%. Sebab mobil listrik energinya tanpa pakai asap, dan pembangkit listrik yang masih berpotensi memproduksi asap bisa dilokalisir dengan ditempatkan diwilayah yang sangat jauh dari pemukiman dan yang ada pohon disekelilingnya.

Apapun sumber pembangkit listriknya baik tenaga air, batubara, gas, nuklir, asal sangat jauh dari pemukiman, dan dikelilingi jutaan pepohonan, risiko polusi udaranya terhadap kesehatan manusia bisa diminimalisirkan secara signifikan.

Rantai manfaat dari adanya program mobil listrik nasional, bila kita analisa lebih jauh, sangat banyak antaralain : 1. Polusi udara di perkotaan bisa menurun drastis, sehingga bisa berdampak pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 2. Bisa meminimalisir budget pemerintah untuk penanggulangan penyakit dan biaya berobat masyarakat juga menurun.

3. Masyarakat yang lebih sehat, tentunya juga akan meningkatkan produktivitas, secara umum nantinya akan mempercepat kemajuan bangsa.

4. Pemerintah tidak perlu (bisa mengurangi) subsidi BBM yang setiap tahunya selalu meningkat. Subsidi BBM 2013 sekitar 160 Trilyun, andai 80% kendaraan masyarakat sudah beralih ke mobil listrik, maka pemerintah bisa hemat anggaran untuk asap kenalpot saja sekiatar 130 Trilyun. Andai penghematan subsidi yang 76 Trilyun diperuntukan untuk pembangunan desa, maka desa / kelurahan sekitar 76.000 diseluruh Indonesia bisa mendapat dana Rp 1 Milyar / tahun. Betapa majunya perekonomian desa. Dengan desa yang maju, problem urbanisasi (kemacetan, masalah social, dll) yang selama ini bikin pusing gubernur Jakarta dan kota besar akan terselesaikan dengan sendirinya. Sebab dengan desa yang menggeliat perekonomianya, bisa mencegah pendatang dari daerah-daerah yang hijrah ke perkotaan untuk mengadu nasib seperti yang terjadi selama ini.

  1. Sisa dana sekitar 55 Trilyun bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur penunjang utama kegiatan publik, terutama untuk pembangunan pembangkit listrik. Pembangkit listrik dipilih yang biaya produksinya lebih murah daripada pembangkit dengan BBM, missal PLTpanas Bumi, tenaga air, tenaga angin, tenaga uap dari gas / batubara, maupun Nuklir. Dengan ketersedian pembangkit listrik yang banyak dan biaya produksinya lebih murah, maka PLN bisa melayani masyarakat lebih banyak dan termasuk pabrik / perusahaan.
  2. Pabrik / perusahaan yang memakai listrik dari PLN, biaya produksinya lebih hemat daripada mereka menggunakan genset mereka sendiri yang pakai BBM, tentu dengan biaya produksi lebih rendah, harga jual akan lebih rendah sehinga meningkatkan daya saing. Atau harga jual tetap sama dan perusahaan punya anggaran yang biasanya untuk listrik yang mahal bisa dialihkan untuk mensejahterakan karyawanya.

  3. Dengan berkurangnya secara drastis penggunaan BBM untuk kendaraan, maka produksi minyak negara bisa di ekspor dengan harga internasional, tentu ini akan meningkatkan APBN untuk kegiatan yang lebih productive daripada untuk sekedar dibakar jadi “asap knalpot”.

Tentunya banyak hal yang perlu dilakukan oleh semua komponen bangsa untuk mewujudkan manfaat tersebut diatas, hal hal yang perlu dilakukan antaralain : 1. Masyarakat perlu menyadari bahwa mobil listrik, sangat penting untuk mengatasi masalah polusi, dan hal lainya.

2. Produsen mobil listrik nasional terus berbenah agar teknologinya semakin baik, sehingga mobil listrik yang diproduksiknya kenyamanan dan kepraktisan penggunaanya bisa mendekati mobil yang pakai BBM. Bila mungkin bisa dipikirkan bahwa ganti batterynya, bisa seperti tukar tabung elpiji.

  1. Pemerintah melalui BUMN (missal Pertamina dan PLN), menggalakan ketersediaan sarana penunjang “POS CHARGER” (semacam POM BENSIN), secara massal dan merata di banyak tempat. Secara teori, penempatan POS CHARGER bisa lebih mudah dan lebih banyak tempat dari pada penempatan POM BENSIN, POS CHARGER bisa diparkiran mall, swalayan, perkantoran, warung antar kota, stasiun, terminal, rest area tol, atau di halaman parkir rumah penduduk. Perlu ujicoba yang matang dan cukup waktu, terutama menyangkut factor keselamatan. Pengalaman “bom melon” gas elpiji yang banyak menelan korban jiwa, perlu dijadikan pelajaran.
  2. Pemerintah, PEMDA, BUMN, TNI / POLRI, perusahaan besar, mempelopori membeli (menggunakan) mobil listrik, sehingga dengan jumlah pemesan yang pasti dan banyak produsen mobil listrik nasional, bisa memproduksi secara massal dengan harga yang jauh lebih murah. Selanjutnya setelah teruji, dari kenyamanan, kepraktisan, ketersediaan sarana penunjang, spare part dan perawatan. Dan dari segi efesien biaya energinya (daripada beli BBM), maka secara alamiah masyarakat berbondong-bondong beralih ke mobil listrik. Apalagi dengan dukungan digallakkan kampanye peduli lingkungan tanpa polusi kenalpot.

  3. Tak kalah penting adalah pemerintah (Presiden, DPR, Kemen BUMN, Bank BUMN & PLN) bersatu padu untuk membangun sebanyak mungkin pembangkit listrik terutama dari sumber energy yang biaya produksinya lebih murah. Titik krusial adalah pada penganggaran. Bila mau melangkah ekstrem, anggaran perjalanan dinas 21 Trilyun, bisa dipangkas 50%, maka biaya 10 Trilyun, bisa dijadikan modal awal untuk mendanai proyek pembangkit listrik dengan nilai 100 Trilyun (sisanya dari perbankan). Dengan anggaran perjalanan dinas terbatas, bisajadi nanti akan terwujud budaya baru dalam menjalankan operasional pemerintah seperti rapat, sosialisasi, studi banding akan mengoptimal media sosial semacam twitter, skype, dll.

  4. Untuk pembangunan pembangkit listrik secara massal sangat perlu menggandeng sektor swasta. Bila perlu, wajibkan saja perusahaan yang menggunakan sumber daya alam secara besar-besaran missal : perusahaan tambang batubara dengan produksi > 20 juta ton/tahun, tambang mineral besar, perkebunan sawit yang menggunakan lahan lebih dari 20.000 ha, dll setelah 3 tahun berproduksi (telah punya keuntungan) diwajibkan untuk berinvestasi membangun pembangkit listrik dengan besaran tertentu. Produksi listriknya dijamin dibeli oleh PLN dengan harga bisnis yang saling menguntungkan kedua pihak.

Mungkinkah hal hal itu terwujud, atau hanya sekedar mimpi?
Sangat ditentukan dari tingkat (jauh pendek) dari pola pikir pemimpin dan pengambil keputusan di pemerintahan sekarang atau dimasa mendatang.

Oleh Uce Prasetyo

BACA JUGA  Semua juga tau, Semua pasti tau

  • TAGS
  • Jurnal
  • Opini
  • Tulisan
  • Uce Prasetyo