Berita Hari Ini : DPR Curiga Jokowi Kok Melunak pada 15 Perusahaan Pembakar Hutan, Kasusnya Dihentikan

Berita Hari Ini : DPR Curiga Jokowi Kok Melunak pada 15 Perusahaan Pembakar Hutan, Kasusnya Dihentikan

TREN.CO.ID, JAKARTA – Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo masih penasaran dengan terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang melibatkan 15 perusahaan oleh Polda Riau.

Dia mencurigai penerbitan SP3 itu ada hubungannya dengan sikap Presiden Joko Widodo yang awalnya begitu keras terhadap kebakaran hutan tapi akhir-akhirnya ini malah melunak.

“Titik beratnya kenapa Polda Riau keluarkan SP3. Kami menilai ada keganjilan yang harus dijelaskan Polda, karena awalnya Presiden (Joko Widodo) sangat keras, tindak tegas pelaku pembakaran hutan,” kata pria yang karib disapa Bamsoet di gedung DPR Jakarta, Senin (5/9/2016).

Bamsoet mengatakan, masyarakat mengetahui bahwa ada belasan perusahaan terlibat dari penerbitan SP3 di kasus karhutla.

Perusahaan tersebut dianggap menguasai hampir 40 persen lahan hutan di tanah air.

“Pertanyaannya kenapa Istana berkurang suaranya dan tiba-tiba Polda keluarkan SP3. Ini ada korelasi apa antara diamnya Istana dan SP3,” ujar politikus Golkar itu.

Kecurigaan-kecurigaan ini akan menjadi pertanyaan besar Panitia Kerja (Panja) Karhutla Komisi III DPR yang kini sudah terbentuk.

Pekan depan sedang disusun agenda pemanggilan Kapolda Riau Brigjen Pol Supriyanto, termasuk perusahaan dan pejabat terkait di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Kami sedang susun agendanya. Kemungkinan pekan depan dimulai dengan pemanggilan Polda Riau, perusahaan terkait termasuk Kementerian LHK. SP3 harus ada dasar. Alasan mereka tidak ada cukup bukti perusahaan melakukan pembakaran hutan, perlu kami dalami,” katanya.

Bamsoet menambahkan, Polri harus berani bertindak tegas terhadap pelaku pidana. Bila perlu menyeret korporasinya ke ranah hukum.

“Konsistensi kepolisian harus diutamakan,” pungkasnya.

(fat/sta/tren)