Berita Terkini, Buddha Garis Keras Protes Rencana Kewarganegaraan Rohingya

Berita Terkini, Buddha Garis Keras Protes Rencana Kewarganegaraan Rohingya

Tren.co.id, Berita Terkini, Buddha Garis Keras Protes Rencana Kewarganegaraan Rohingya – Ratusan penganut Buddha garis keras di negara bagian Rakhine, Myanmar yang telah dilanda aksi kekerasan agama, pada hari Minggu (19/3/2017) melakukan protes terhadap rencana pemerintah untuk memberikan kewarganegaraan kepada beberapa anggota masyarakat minoritas Muslim Rohingya.

Partai dominan di Rakhine, Partai Arakan Nasional memimpin protes di Sittwe, ibukota negara bagian itu, di mana banyak Rohingya hidup sebelum konflik antar-komunal pada 2012 yang memaksa mereka untuk meninggalkan rumah mereka.

“Kami memprotes untuk memberitahu pemerintah agar secara adil mengikuti hukum kewarganegaraan tahun 1982 dan kami tidak bisa membiarkan pemerintah memberikan kartu kewarganegaraan kepada pendatang-pendatang ilegal,” kata Aung Htay, penggerak demonstrasi seperti dikutip Bangkokpost, Senin (20/3/2017).

Rohingya menghadapi diskriminasi keras dalam mayoritas Buddha Myanmar, di mana banyak yang di Rakhine dan di tempat lain menganggap mereka sebagai imigran gelap dari negara tetangga Bangladesh, meskipun Rohingya telah berada di Myanmar selama beberapa generasi. Kekerasan tahun 2012 menewaskan ratusan orang dan menggerakkan sekitar 140.000 orang – terutama Rohingya – dari rumah mereka ke kamp-kamp pengungsi internal, di mana sebagian besar menetap.

Rakhine, salah satu negara bagian termiskin di Myanmar, adalah rumah bagi lebih dari 1 juta warga Rohingya.

Unjuk rasa yang terjadi tiga hari setelah Komisi Penasehat Rakhine, dipimpin oleh mantan Sekjen PBB Kofi Annan yang mendesak pemerintah Myanmar untuk mempertimbangkan kembali program gagal untuk memverifikasi Rohingya untuk kewarganegaraan Myanmar dan menghapus pembatasan atas gerakan kebebasan.

“Kami juga melihat pada pertanyaan atas kewarganegaraan, dan kami juga menyerukan semua orang yang telah diakui sebagai warga negara untuk memiliki semua hak yang melekat pada kewarganegaraan itu,” kata Ghassan Salame, anggota komisi.

Pemerintahan sipil baru Myanmar yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, menyambut baik usulan komisi tersebut. Kantor Suu Kyi mengatakan bahwa sebagian besar rekomendasi komisi akan “segera dilaksanakan”.

Pemerintah menarik apa yang disebut kartu putih Rohingya dua tahun lalu sebagai bagian dari rencana untuk mengusir mereka dari negara tersebut dan membatalkan kewarganegaraan mereka di bawah undang-undang 1982.