Berita Terkini : Kapolri Takut SP3 Kasus Pembakaran Tempat Dipelintir, SP3 Ditarik ke Mabes Polri

Berita Terkini : Kapolri Takut SP3 Kasus Pembakaran Tempat Dipelintir, SP3 Ditarik ke Mabes Polri

TREN.CO.ID, JAKARTA – Keputusan Polda Riau mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus pembakaran hutan dan lahan (karhutla) mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Terlebih, beberapa minggu setelah SP3 keluar, beredar foto sejumlah perwira tinggi Polda Riau sedang pesta dengan bos perusahaan kelapa sawit.

Perusahaan kelapa sawit dianggap sebagai salah itu penyebab munculnya bencana asap di wilayah Sumatera selama beberapa tahun terakhir.

Menyikapi SP3 kasus pembakaran hutan dan lahan yang diduga melibatkan 15 perusahaan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebutkan, ke depan kewenangan SP3 karhutla harus dilakukan di Mabes Polri.

“Saya bisa memerintahkan jajaran yang menghentikan kasusnya terkait dengan koorporasi, harus digelar di Mabes Polri. Untuk mengurangi dampak-dampak dugaan kolusi, di media dipelintir dan seterusnya,” tegas Tito di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (6/9/2016).

Tito menambahkan, SP3 kasus karhutla harus disaksikan oleh Irwasum, Kabareskrim dan Kepala Divisi Hukum Polri di Mabes Polri.

“Saya buat kebijakan untuk koorporasi karhutla harus melibatkan Propam, Irwasum, Bareskrim dan Divisi Hukum,” kata Tito.

BACA: Foto Perwira Polda Riau Pesta dengan Bos Kelapa Sawit Jadi Viral, Kapolri Diminta Turun Tangan

Tito juga mengklarifikasi mengenai SP3 15 perusahaan yang dilakukan Polda Riau. Ditegaskannya bahwa surat tersebut tidak dikeluarkan secara serentak.

“Itu sudah lama dari Januari, April, Maret, satu persatu dibahas, digelar dan dihentikan. Nah, terakhir bulan Mei, saya sendiri masuk (jadi Kapolri) bulan Juli,” tandas Tito.

(yud/tren)