Indonesia Tawarkan Pulau Untuk Pengungsi Asal Australia

Indonesia Tawarkan Pulau Untuk Pengungsi Asal Australia

Image by : voanews.com

Tren.Co.Id – Kementerian Luar Negeri Indonesia membantah pemerintah negara ini setuju menawarkan sebuah pulau untuk menempatkan pengungsi yang diusir dari Australia, yang diduga akan dikelola dengan bantuan keuangan dari negara tersebut.

Juru bicara kementerian itu, Arrmanatha Nasir menjelaskan, pemerintah Indonesia saat ini tidak memiliki rencana untuk menyediakan fasilitas khusus untuk memberikan tempat perlindungan di sebuah pulau seperti yang dilaporkan oleh beberapa media internasional, baru-baru ini.

Katanya, berita tentang penawaran pulau untuk tempat perlindungan dari Australia itu bersumber dari pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menko Polhukam), Luhut Binsar Pandjaitan baru-baru ini yang dikutip oleh media internasional.

“Menko Polhukam sudah menjelaskan ketika ia berada di Malaysia, baru-baru ini. Tidak ada rencana Indonesia saat ini untuk menyediakan fasilitas pulau untuk tempat perlindungan, ” katanya kepada wartawan, sebagaimana yang kami kutip dari laman utusan, Jumat (27/11/2015).

Namun, Arrmanatha tidak menyangkal keberadaan pulau khusus itu akan menjadi pilihan untuk menampung imigran ilegal yang datang ke Indonesia pada masa akan datang, termasuk ketika terjadi gelombang kembalinya pengungsi Rohingya.

Indonesia pernah memiliki ribuan tempat perlindungan di Pulau Gadang dekat Batam sekitar tahun 1980-an ketika banyak orang hanyut dari Vietnam mencoba keberuntungan untuk bermigrasi ke Australia.

“Ini memang menjadi satu pilihan, tapi berdasarkan pengalaman kita di Pulau Gadang, kita membutuhkan waktu yang lama untuk menangani masalah ini, ” katanya.

Dia mengatakan, hal ini karena pemerintah Indonesia tidak ingin fasilitas yang disediakan di pulau tersebut akan menjadi alasan bagi warga lain untuk turut ikut datang ke Indonesia.

Hingga September lalu, Indonesia menampung 7,666 orang yaitu sebanyak 39 persen dari Afghanistan, Myanmar (18 persen), dan Somalia (13 persen) di bawah kelolaan Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pengungsian (UNCHR).