Polemik Kontrak Freeport di Papua, Ini Harapan Masyarakat

Polemik Kontrak Freeport di Papua, Ini Harapan Masyarakat

sumber : www.dakwatuna.com

Tren.co.id – Banyak kejadian yang masih membelenggu keberlangsungan PT.Freepot Indonesia di Negeri Papua. Salah satunya Gubernur Papua yang sangat mengharapkan pemerintah pusat bisa memberi kepastian lantaran banyak sekali warga Papua yang menyandarkan hidupnya dari perusahaan yang didanai oleh warga asing tersebut.

“Kami mengharapkan kepastian mengenai karyawan, ini kan bisa menumbuhkan perekonomian di Papua, supaya tidak terganggu lagi. Intinya pemerintah segera memberikan kepastian, agar dampaknya tidak sampai meluas.” Ucap Lukas di kediamanya Jayapura, Papua ,Jumat (25/12/2015).

Lukas mengutarakan hal ini saat melakukan pertemuan kepada Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoedin “Kita tahu investasinya sangatlah besar, mau ganti siapa? Mungkin hanya waktu yang bisa menentukan kapan kepastian nantinya akan diberikan,“ terang Lukas.

Apabila sedikit menengok undang undang Minerba, kontrak freeport etisnya baru dibicarakan 2 tahun sebelum berakhirnya kontrak yaitu tahun 2001.

“Pemerintah pusat  bisa melihat undang- undang  kapan berakhirnya kontrak untuk informasi lebih lanjut, tapi dalam tahap yang sebenarnya harus sudah dilakukan, prosesnya bisa sangat panjang, jadi tahapanya harus segera dapat di pastikan.” Tutur Lukas.

BACA JUGA  Lihat, Inilah Kantor Baru Milik Google

Pada waktu yang sama, Maroef  menerangkan bahwa tambang Freeport merupakan aset Indonesia yang masih di danai negara asing. Dan sebagian besar  tenaga kerjanya juga merupakan rakyat Papua sendiri.

“Aset itu termasuk di dalam NKRI, Tentu kita tidak bisa mengabaikannya. Total  Ada 30.004 tenaga kerjanya, itu nanti bagaimana efeknya apabila kontrak tak di perpanjang, kami sekarang ini masih berupaya untuk memberikan nilai kontributif”, tegas Maroef.

BACA JUGA  Khrisna Murti, Sebaiknya Anggota Polri Harus Stylish